Yayasan Nauli Husada kembali melepas para lulusan Akademi Kebidanan dan Keperawatan Anglatan III Tahun Ajaran 2007/2008 di Aula Makorem 023 KS, selasa (7/20). Wisuda ini dihadiri oleh Wakil Walikota Sibolga, Afifi Lubis, SH, Kepala Dinas Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh drg. Wan Jauhari, MARS, Kopertis Wilayah I Propinsi Sumut dan NAD, Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd, Ketua APTISI Sumatera Utara, Bahdi Nur Tanjung, SE, MM, Rohadiawan dari Departemen Agama Kota Sibolga, Kadis Pendidikan Kota Sibolga, Komandan Korem 023 KS, Ketua DPRD Kota Sibolga, Ketua PPNI Kota Sibolga dan Ketua IBI Kota Sibolga, Direktur RSU dr. FL. Tobing Sibolga beserta Jajarannya, Kapolsek Sibolga Selatan, Ketua Yayasan Pendidikan Winda Nauli Sibolga, Civitas Akademika Nauli Husada, para orang tua Wisudawan/wati beserta Para Undangan lainnya.
Momen ini dilalui dengan serangkaian kegiatan yang diantaranya adalah pembukaan Sidang Terbuka Senat Yayasan Pendidikan Winda Nauli Sibolga dengan Acara Tunggal Wisuda Ahli Madya Kesehatan oleh Direktur Akper Nauli Husada Sibolga, Ns. Ronald Sagala, S.Kep yang sekaligus membuka secara resmi acara wisuda ini. Selanjutnya, sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Direktris Akbid Nauli Husada Sibolga, Mery Sutanty Damanik, S.ST bahwa Yayasan Pendidikan Winda Nauli Sibolga telah berhasil menelurkan lulusan-lulusan terbaik dari jurusan akademi keperawatan yakni terbaik pertama jatuh kepada Bangun Parlindungan Sinambela, anak dari pasangan Saur Togi Halomoan Sinambela dan Nurlince Panggabean dengan memperoleh IPK 3.48, terbaik kedua jatuh kepada Posma Edianto Hutasoit anak dari pasangan Meherkus Hutasoit dan Janiel Pasaribu dengan memperoleh IPK 3,46 dan Terbaik ketiga jatuh kepada Dewi MS. Situmeang, anak dari pasangan Edison Situmeang dan Tiamsa Simamora dengan perolehan IPK 3,30. Sedangkan dari Akademi Kebidanan Yayasan ini telah berhasil mencetak wisudawan/wati terbaik yakni Terbaik Pertama jatuh kepada Wisnawati Simamora, anak dari pasangan Jetro Simamora dan Nurlam Simanjuntak dengan perolehan IPK 3,48, Terbaik kedua jatuh kepada Ernita Elisabeth Sihotang, anak dari pasangan Tirsen Sihotang (Alm.) dan Martiana Tamba dengan IPK 3,46, sedangkan terbaik ketiga jatuh kepada Indah Rizki Nasution, anak dari pasangan Mustafa Nasution (Alm.) dan Sondang Rida Sitompul yang masing-masing dari mereka memperoleh penghargaan.
Para undangan terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian acara yang ada. Untuk menghilangkan kejenuhan sesekali terdengar alunan lagu Mother How Are You To Day, Anakon hi Do Hamoraon Di Au, Maragam-ragam disela-sela tiap beberapa sesi acara, para pemberi sambutan pun terlihat sangat bersahabat dengan bimbingan, motivasi dan tambahan wawasan bernuansa santai tapi serius.
Para lulusan diharapkan mampu mengamalkan ilmunya ditengah-tengah kehidupan masyarakat, senantiasa berkemauan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu keahliannya, teliti, disiplin. Hal ini dinilai begitu penting sebagaimana informasi yang diperoleh mengenai sebab mengapa para tenaga kesehatan dibidang kesehatan belum begitu mampu meningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah disebabkan oleh kurangnya disiplin, kurang teliti, kurang menganggap tugas itu adalah kewajiban, tidak mau senantiasa memperbarui ilmu yang dimilikinya.
Permasalahan Kesehatan bukan hanya karena jumlah tenaga kesehatan yang minim dan ketersediaan peralatan medis namun permasalahan juga terletak pada penyaluran tenaga kesehatan itu sendiri, tenaga kesehatan bukan hanya di kota saja. Jadi kedepannya, penyaluran tenaga kerja di bidang kesehatan hendaknya lebih adil dan merata terlebih lagi pada daerah-daerah terpencil seperti di Daerah Nias ungkap Kadis Kesehatan Propinsi Sumut sebagaimana yang dibacakan oleh drg. Wan Jauhari, MARS dalam sambutannya.
Ketika para Civitas Academica ditanya apakah mereka sanggup untuk ditempatkan dan bekerja di Nias dan daerah-daerah terpencil yang ada, mereka menjawab “ sanggup!”.(dd)
07 Oktober 2008
23 Agustus 2008
Aparat Kelurahan Adalah Aparat Buangan ?
Kecamatan Sibolga Kota merupakan awal perjalananku meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bos Pertamaku bernama Kurniawan Kantinoko, AP (2005) yang saat ini menjabat sebagai Kakan Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga. Sebagai sebuah Kecamatan sudah tentu membawahi Kelurahan, sebagai PNS baru menetas, serasa heran ketika terdengar olehku ungkapan nan berujung pada pendapat bahwa Aparat Kelurahan Adalah Aparat Buangan. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Sungguh edan ungkapan itu sekaligus heran tetapi seperti itulah kenyataan yang tersirat di lapangan.
Kelurahan sebagai ujung tombak sebuah pemerintahan sudah sepantasnya dijadikan sebagai wadah bagi mereka para aparatur-aparatur pilihan guna melayani pelanggan layaknya sebuah teller sebuah bank maupun costumer service sebuah operator seluler dalam hal meladeni masyarakat.
Keberadaan aparatur kelurahan yang justru terlibat secara langsung dalam hal melayani masyarakat namun malah disorot sebagai aparat buangan. Kenyataan ini menurut saya, bisa jadi adalah salah satu pemicu kebobrokan citra diri pemerintahan yang selama ini kita rasakan.
Betapa tidak, sebab baik buruknya berbagai adonan program-program pemerintahan bila tidak didukung secara total oleh aparatur kelurahan dalam menjual panggang geleng pemerintahan, bisa jadi tumpeng yang telah dirancang sedemikian rupa tak punya aroma yang mampu memberi citra positif terhadap status keberadaan dan apa guna pemerintahan itu sendiri.
Mari sama-sama kita perhatikan, teller mana, cutumer service mana atau ujung tombak sebuah badan hukum mana yang bibir institusinya diperlakukan seperti ini? atau apa mungkin orang-orang yang menganggap aparat kelurahan adalah aparat buangan itu adalah aparat bungan yang sebenar-benarnya buangan dan memang yang semestinya dibuang? atau mungkin juga kita-kita sudah lupa akan arti penting sebuah pemerintahan kelurahan itu dalam tatanan suatu pemerintahan?
Ini masalah suksesi program-program pemerintahan! ini masalah citra diri pemerintahan yang tersentuh langsung dengan objek berbagai program dan kebijakan pemerintahan!
Kelurahan itu agaknya menurut saya semacam anak yang ditirikan namun dia yang memperjuangkan kebenaran pemerintahan. Sungguh aneh memang tetapi itulah yang telah saya perhatikan dan bahkan yang pernah saya rasakan. Padahal, Kelurahan merupakan instansi paling strategis dalam upaya pemberdayaan dan transpormasi sosial mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Efek ungkapan di atas juga mampu berimbas pada produktifitas hingga optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Pernah suatu ketika terjadi semacam mutasi vertikal Horijontal di Lingkungan Pemda Kota Sibolga. Salah seorang PNS yang dulunya pemangku jabatan dan berada di jenjang instansi vertikal level atas di Kota Sibolga merasa terpukul ketika dia termasuk kedalam deretan nama-nama yang ikut diremajakan ke tingkat kelurahan. Alhasil yang terjadi adalah kemerosotan kinerja, jumlah tanda silang absensi kehadiran yang tak disangka-sangka hingga terjadi semacam stres internal pribadi menurut saya. Hal ini bisa jadi adalah efek dari membatunya pendapat bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan sebagaimana judul tulisan ini.
Saya percaya pasti sebahagian besar dari kita banyak yang tidak suka bertugas di tingkat kelurahan. Ungkapan aparat kelurahan adalah aparat buangan sepertinya bisa saya iakan.
Saya adalah salah seorang alumni dari SKPD Kelurahan Simare-Mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga di bawah kepemimpinan Ibu Zubaidah Silitonga. Dia orangnya baik dan teman-teman sekantor saya itu orangnya juga baik-baik serta mampu bekerja sebagai sebuah Tim Work Kelurahan Simare-Mare.
Namun, ketika hari-hari saya tapaki di Kelurahan Simare-Mare, jenuh rasanya melihat kondisi peralatan kantor yang sebahagian besar kupak-kapik ditelan rayap. Sehubungan dengan itu, saya berpikir, bagaimana sebuah ujung tombak pemerintahan suatu daerah mampu melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan aparat pemerintahan, sedangkan kantor kelurahan nan peralatannya kupak-kapik dan serba kurang disana-sini serta nominal aparatus yang minim itu mampu memberi pelayanan yang kurang lebih mampu memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan? entah-entah jadi aparaturnya yang malah minta tolong kepada masyarakat yang punya urusan untuk sekedar biaya cetak, foto chopy dan ongkos becak. ini kan lucu?
Oleh karena itu muncullah inisiatif untuk mengusulkan pengadaan peralatan kantor baik itu meja, kursi, penambahan serta perbaikan unit komputer yang acap kali mengalami kerusakan kepada Satuan Kerja yang punya andil di tingkat atas. Alhasil, setelah surat yang pertama dan yang kedua dilayangkan, ternyata pertolongan tak kunjung datang juga, hingga lurah pun sudah pernah turun tangan mempertanyakan status pengabulan permohonan pengadaan barang yang telah berulang kali di ajukan, padahal itu kan berguna sebagai sarana untuk optimalisasi pelayanan masyarakat.
Menurut pantauan terakhir yang saya lakukan, hingga saat ini pengajual pengadaan barang yang telah diusulkan itu tak kunjung jua di restui, malah beragam barang kantor yang tak refresentatif dengan kebutuhan kantor saat itu yang justeru dikabulkan.
Sekarang saya telah berada di Bagian Humasy Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan cukup merasakan betapa susahnya Kelurahan dalam mencuri perhatian Daerah dalam rangka menjalankan peranan aparatur kelurahan yang lebih baik, sungguh betapa pendapat yang menegaskan bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan, bisa jadi dapat di maklumi, hal ini dapat di lihat dari rentang perhatian yang agak terisolir dari pimpinan, ketersediaan peralatan yang sungguh memprihatinkan dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin jadi pemicu ketidaksukaan para abdi negara bekerja di SKPD bernama Kelurahan.
Apakah Aparat Kelurahan adalah Aparat Buangan itu nyata atau tidak? jawabannya ada ditangan kita.
Walau mereka ujung tombak...
Namun mereka ujung tombak yang ditirikan...
Walau mereka citra suatu pemda...
Namun kebanyakan dari kita tanggung-tanggung memberi citra positif buat dirinya...
Hidup PNS dan Kelurahan-Kelurahanku....!!!
Hidup Sibolgaku...!!! Hidup Indonesiaku!!!
Sungguh edan ungkapan itu sekaligus heran tetapi seperti itulah kenyataan yang tersirat di lapangan.
Kelurahan sebagai ujung tombak sebuah pemerintahan sudah sepantasnya dijadikan sebagai wadah bagi mereka para aparatur-aparatur pilihan guna melayani pelanggan layaknya sebuah teller sebuah bank maupun costumer service sebuah operator seluler dalam hal meladeni masyarakat.
Keberadaan aparatur kelurahan yang justru terlibat secara langsung dalam hal melayani masyarakat namun malah disorot sebagai aparat buangan. Kenyataan ini menurut saya, bisa jadi adalah salah satu pemicu kebobrokan citra diri pemerintahan yang selama ini kita rasakan.
Betapa tidak, sebab baik buruknya berbagai adonan program-program pemerintahan bila tidak didukung secara total oleh aparatur kelurahan dalam menjual panggang geleng pemerintahan, bisa jadi tumpeng yang telah dirancang sedemikian rupa tak punya aroma yang mampu memberi citra positif terhadap status keberadaan dan apa guna pemerintahan itu sendiri.
Mari sama-sama kita perhatikan, teller mana, cutumer service mana atau ujung tombak sebuah badan hukum mana yang bibir institusinya diperlakukan seperti ini? atau apa mungkin orang-orang yang menganggap aparat kelurahan adalah aparat buangan itu adalah aparat bungan yang sebenar-benarnya buangan dan memang yang semestinya dibuang? atau mungkin juga kita-kita sudah lupa akan arti penting sebuah pemerintahan kelurahan itu dalam tatanan suatu pemerintahan?
Ini masalah suksesi program-program pemerintahan! ini masalah citra diri pemerintahan yang tersentuh langsung dengan objek berbagai program dan kebijakan pemerintahan!
Kelurahan itu agaknya menurut saya semacam anak yang ditirikan namun dia yang memperjuangkan kebenaran pemerintahan. Sungguh aneh memang tetapi itulah yang telah saya perhatikan dan bahkan yang pernah saya rasakan. Padahal, Kelurahan merupakan instansi paling strategis dalam upaya pemberdayaan dan transpormasi sosial mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Efek ungkapan di atas juga mampu berimbas pada produktifitas hingga optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Pernah suatu ketika terjadi semacam mutasi vertikal Horijontal di Lingkungan Pemda Kota Sibolga. Salah seorang PNS yang dulunya pemangku jabatan dan berada di jenjang instansi vertikal level atas di Kota Sibolga merasa terpukul ketika dia termasuk kedalam deretan nama-nama yang ikut diremajakan ke tingkat kelurahan. Alhasil yang terjadi adalah kemerosotan kinerja, jumlah tanda silang absensi kehadiran yang tak disangka-sangka hingga terjadi semacam stres internal pribadi menurut saya. Hal ini bisa jadi adalah efek dari membatunya pendapat bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan sebagaimana judul tulisan ini.
Saya percaya pasti sebahagian besar dari kita banyak yang tidak suka bertugas di tingkat kelurahan. Ungkapan aparat kelurahan adalah aparat buangan sepertinya bisa saya iakan.
Saya adalah salah seorang alumni dari SKPD Kelurahan Simare-Mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga di bawah kepemimpinan Ibu Zubaidah Silitonga. Dia orangnya baik dan teman-teman sekantor saya itu orangnya juga baik-baik serta mampu bekerja sebagai sebuah Tim Work Kelurahan Simare-Mare.
Namun, ketika hari-hari saya tapaki di Kelurahan Simare-Mare, jenuh rasanya melihat kondisi peralatan kantor yang sebahagian besar kupak-kapik ditelan rayap. Sehubungan dengan itu, saya berpikir, bagaimana sebuah ujung tombak pemerintahan suatu daerah mampu melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan aparat pemerintahan, sedangkan kantor kelurahan nan peralatannya kupak-kapik dan serba kurang disana-sini serta nominal aparatus yang minim itu mampu memberi pelayanan yang kurang lebih mampu memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan? entah-entah jadi aparaturnya yang malah minta tolong kepada masyarakat yang punya urusan untuk sekedar biaya cetak, foto chopy dan ongkos becak. ini kan lucu?
Oleh karena itu muncullah inisiatif untuk mengusulkan pengadaan peralatan kantor baik itu meja, kursi, penambahan serta perbaikan unit komputer yang acap kali mengalami kerusakan kepada Satuan Kerja yang punya andil di tingkat atas. Alhasil, setelah surat yang pertama dan yang kedua dilayangkan, ternyata pertolongan tak kunjung datang juga, hingga lurah pun sudah pernah turun tangan mempertanyakan status pengabulan permohonan pengadaan barang yang telah berulang kali di ajukan, padahal itu kan berguna sebagai sarana untuk optimalisasi pelayanan masyarakat.
Menurut pantauan terakhir yang saya lakukan, hingga saat ini pengajual pengadaan barang yang telah diusulkan itu tak kunjung jua di restui, malah beragam barang kantor yang tak refresentatif dengan kebutuhan kantor saat itu yang justeru dikabulkan.
Sekarang saya telah berada di Bagian Humasy Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan cukup merasakan betapa susahnya Kelurahan dalam mencuri perhatian Daerah dalam rangka menjalankan peranan aparatur kelurahan yang lebih baik, sungguh betapa pendapat yang menegaskan bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan, bisa jadi dapat di maklumi, hal ini dapat di lihat dari rentang perhatian yang agak terisolir dari pimpinan, ketersediaan peralatan yang sungguh memprihatinkan dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin jadi pemicu ketidaksukaan para abdi negara bekerja di SKPD bernama Kelurahan.
Apakah Aparat Kelurahan adalah Aparat Buangan itu nyata atau tidak? jawabannya ada ditangan kita.
Walau mereka ujung tombak...
Namun mereka ujung tombak yang ditirikan...
Walau mereka citra suatu pemda...
Namun kebanyakan dari kita tanggung-tanggung memberi citra positif buat dirinya...
Hidup PNS dan Kelurahan-Kelurahanku....!!!
Hidup Sibolgaku...!!! Hidup Indonesiaku!!!
Label:
bahan evaluasi
10 Juli 2008
Baiknya gimana dong?
Sibolga itu kecik bung...
tapi malah potensi yang kurang digali. Mari kita tatap kota ini dari satelit, mari kita tatap kota ini dari hati, mari kita sidak beragam peristiwa yang menimpa kota ini, hingga mari kita sidak harapan dan mimpi warga kecil penduduk kita nan biru ini.
Sibolga itu kecik bung...
jadi jangan makin diperkecil dong..., jalanan macet ditiap minggu, sebab apa? sebab standarisasi teratak belum ada, sebab apa? sebab quota pemberian ijin pemakaian jalan belum bergulir, padahal lebar jalan-jalan di Kota kita ini kan sempit sedangkan jumlah kendaraan bejibun apalagi di hari libur, sebab apa? karena yang penting "banyak-banyak lah kasih". he..he...
Oh iya men...
Walaupun Sibolga itu perlu PAD, tetapi bukan berarti asal singgah diminta uang parkir, asal singgah diminta uang parkir lagi... wah-wah... bisa-bisa kapok dong para pembeli berkendara bermotor. Ini benar-benar keluhan nih... termasuk para pelanggan yang membeli bahkan saya sendiri..., katanya kan sibolga ingin jadi pusat perdagangan barang dan jasa, bila hal-hal seperti ini nggak segera ditertibin, saya yakin kelancaran transaksi perdagangan kota sibolga akan berjalan layaknya siput berbilang kaum.
Lain lagi halnya bila ditinjau dari segi harga-harga komoditi, saya rasa relatif cukup mampu menguras kantong, hal ini kan sungguh menggelikan bila di tinjau dari harapan masa depan alias visi kota sibolga sebagai sentra perdagangan barang dan jasa itu. Banyak bukti yang dapat dipercaya, kalau kita bertanya, " kalau beli pakaian, yang punya harga bersaing dimana yah? di Sidempuan atau di Bukit Tinggi", kemudian "kalau mau beli barang-barang elektronik yang punya kualitas oke harga terjangkau dimana yah? di Sidempuan atau di Batam". Jadi gimana dong perwujudan Kota Sibolga Sebagai pusat perdagangan Barang dan Jasa itu?
Konon lagi ada yang katanya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kelancaran transaksi perdagangan sebagai contoh jalan Horas arah laut dan jalan keluar pelabuhan sambas tepatnya jalan Lumba-lumba, apakah representatif dalam mendukung perwujudan sebagai sentra perdagangan barang dan jasa itu, itu kan salah satu bibir alias pintu masuk utama transaksi perdagangan barang dan jasa Kota Sibolga melalui jalur laut.
Saya rasa untuk mewujudkan Kota Sibolga sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di pantai barat sumatera utara, simak dong DIPANTAI BARAT SUMATERA UTARA, masih butuh waktu lama, kalau sekedar visi dari segi kalimat sih mantap tetapi kenyataannya masih jauh deh.., atau mungkin kalimat ini hanya ambisi tanpa berbuatan konkreat dan terukur atau mungkin saja hayalan ini hanya dijadiin formalitas semata dalam rangka ingin maju sebagai kepala daerah, wah..wah....sangat sulit lah untuk mewujudkanya, baik itu ditinjau dari potensi lahan yang saat ini tak tertata, ketersediaan bahkan promosi daerah yang asal jadi saja tanpa mempertimbangkan strategi promosi modern yang berkembang akhir-akhir ini maupun jangkauan wilayah pemasaran maupun daya beli masyarakat yang relatif tiada terasa sampai-sampai kelancaran akses transportasi ke wilayah Kota Sibolga juga kurang representatif guna mendukung Kota Sibolga sebagai sentra perdagangan barang dan jasa di pantai barat sumatera utara...
Semoga beberapa evaluasi diatas dapat dijadiin sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan terhadap usaha percepatan menuju Kota Sibolga yang lebih maju...
Semoga... BRAVO TANAH KELAHIRANKU, BRAVO INDONESIAKU
tapi malah potensi yang kurang digali. Mari kita tatap kota ini dari satelit, mari kita tatap kota ini dari hati, mari kita sidak beragam peristiwa yang menimpa kota ini, hingga mari kita sidak harapan dan mimpi warga kecil penduduk kita nan biru ini.
Sibolga itu kecik bung...
jadi jangan makin diperkecil dong..., jalanan macet ditiap minggu, sebab apa? sebab standarisasi teratak belum ada, sebab apa? sebab quota pemberian ijin pemakaian jalan belum bergulir, padahal lebar jalan-jalan di Kota kita ini kan sempit sedangkan jumlah kendaraan bejibun apalagi di hari libur, sebab apa? karena yang penting "banyak-banyak lah kasih". he..he...
Oh iya men...
Walaupun Sibolga itu perlu PAD, tetapi bukan berarti asal singgah diminta uang parkir, asal singgah diminta uang parkir lagi... wah-wah... bisa-bisa kapok dong para pembeli berkendara bermotor. Ini benar-benar keluhan nih... termasuk para pelanggan yang membeli bahkan saya sendiri..., katanya kan sibolga ingin jadi pusat perdagangan barang dan jasa, bila hal-hal seperti ini nggak segera ditertibin, saya yakin kelancaran transaksi perdagangan kota sibolga akan berjalan layaknya siput berbilang kaum.
Lain lagi halnya bila ditinjau dari segi harga-harga komoditi, saya rasa relatif cukup mampu menguras kantong, hal ini kan sungguh menggelikan bila di tinjau dari harapan masa depan alias visi kota sibolga sebagai sentra perdagangan barang dan jasa itu. Banyak bukti yang dapat dipercaya, kalau kita bertanya, " kalau beli pakaian, yang punya harga bersaing dimana yah? di Sidempuan atau di Bukit Tinggi", kemudian "kalau mau beli barang-barang elektronik yang punya kualitas oke harga terjangkau dimana yah? di Sidempuan atau di Batam". Jadi gimana dong perwujudan Kota Sibolga Sebagai pusat perdagangan Barang dan Jasa itu?
Konon lagi ada yang katanya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kelancaran transaksi perdagangan sebagai contoh jalan Horas arah laut dan jalan keluar pelabuhan sambas tepatnya jalan Lumba-lumba, apakah representatif dalam mendukung perwujudan sebagai sentra perdagangan barang dan jasa itu, itu kan salah satu bibir alias pintu masuk utama transaksi perdagangan barang dan jasa Kota Sibolga melalui jalur laut.
Saya rasa untuk mewujudkan Kota Sibolga sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di pantai barat sumatera utara, simak dong DIPANTAI BARAT SUMATERA UTARA, masih butuh waktu lama, kalau sekedar visi dari segi kalimat sih mantap tetapi kenyataannya masih jauh deh.., atau mungkin kalimat ini hanya ambisi tanpa berbuatan konkreat dan terukur atau mungkin saja hayalan ini hanya dijadiin formalitas semata dalam rangka ingin maju sebagai kepala daerah, wah..wah....sangat sulit lah untuk mewujudkanya, baik itu ditinjau dari potensi lahan yang saat ini tak tertata, ketersediaan bahkan promosi daerah yang asal jadi saja tanpa mempertimbangkan strategi promosi modern yang berkembang akhir-akhir ini maupun jangkauan wilayah pemasaran maupun daya beli masyarakat yang relatif tiada terasa sampai-sampai kelancaran akses transportasi ke wilayah Kota Sibolga juga kurang representatif guna mendukung Kota Sibolga sebagai sentra perdagangan barang dan jasa di pantai barat sumatera utara...
Semoga beberapa evaluasi diatas dapat dijadiin sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan terhadap usaha percepatan menuju Kota Sibolga yang lebih maju...
Semoga... BRAVO TANAH KELAHIRANKU, BRAVO INDONESIAKU
Label:
bahan evaluasi
03 Juli 2008
Pengadaan Fasilitas Internet Pemko Sibolga yang belum efektif dalam menunjang promosi daerah
Pengadaan fasilitas internet Pemerintah Kota Sibolga belum mampu menjalin komunikasi antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana yang diharapkan.
Kendala dalam penerapan E-Goverment secara total di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga adalah disebabkan oleh karena masih belum meratanya pengadaan fasilitas Internet yang diberikan. Sarana pendukung untuk memanfaatkan server pemko sibolga berupa sistem wireless masih kurang memadai. Terdapat kurang lebih di empat tempat Lingkungan Pemerintahan yang saat ini telah terpasang, yakni di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sibolga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lingkungan Perkantoran Jl. Dr. F.L. Tobing Sibolga beserta Kantor Perpustakaan Kota Sibolga.
Untuk mendukung pelaksanaan konsep E-Goverment di Lingkungan Pemko ini, yang diperlukan adalah Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mengenal Dunia Komputerisasi dan Dunia Internetisasi serta ketersediaan fasilitas internet beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Sibolga telah memiliki Web Site resmi beralamat http://www.sibolga.go.id/, namun setelah web site ini hadir, pemanfaatannya kurang mampu mendorong peningkatan komunikasi antara Pemerintah, Dunia Usaha maupun masyarakat lokal, interlokal bahkan masyarakat Nasional dan Internasional. Demikian juga sajian informasi yang disuguhkan yang kurang refresentatif dengan kebutuhan di masa sekarang ini.
Sebagaimana yang pernah penulis perhatikan, bahwa tata letak, design bahkan isi dan konten-konten yang "meramaikan" situs Pemko Sibolga sungguh tidak tertata dengan baik, sehingga apabila anda mencoba untuk membuka situs Pemko Sibolga, pasti akan merasa bosan dan bahkan mengalami kejenuhan yang tiada tara.
Bila ini sudah terjadi dapat dipastikan Web Site Pemko Sibolga akan ditinggalkan dan tiada arti bahkan tiada bermanfaat sebagai sumber informasi resmi dan memenuhi tuntutan kebutuhan informasi terkini. Penulis beranggapan bahwa pengadaan fasilitas internet di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga kurang efektif dalam rangka promosi daerah.
Hendaknya kita peduli akan nasip penggunaan fasilitas internet mapun Situs Pemko Sibolga ini.
Label:
bahan evaluasi
Langganan:
Postingan (Atom)
