23 Agustus 2008

Aparat Kelurahan Adalah Aparat Buangan ?

Kecamatan Sibolga Kota merupakan awal perjalananku meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bos Pertamaku bernama Kurniawan Kantinoko, AP (2005) yang saat ini menjabat sebagai Kakan Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga. Sebagai sebuah Kecamatan sudah tentu membawahi Kelurahan, sebagai PNS baru menetas, serasa heran ketika terdengar olehku ungkapan nan berujung pada pendapat bahwa Aparat Kelurahan Adalah Aparat Buangan. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Sungguh edan ungkapan itu sekaligus heran tetapi seperti itulah kenyataan yang tersirat di lapangan.

Kelurahan sebagai ujung tombak sebuah pemerintahan sudah sepantasnya dijadikan sebagai wadah bagi mereka para aparatur-aparatur pilihan guna melayani pelanggan layaknya sebuah teller sebuah bank maupun costumer service sebuah operator seluler dalam hal meladeni masyarakat.

Keberadaan aparatur kelurahan yang justru terlibat secara langsung dalam hal melayani masyarakat namun malah disorot sebagai aparat buangan. Kenyataan ini menurut saya, bisa jadi adalah salah satu pemicu kebobrokan citra diri pemerintahan yang selama ini kita rasakan.

Betapa tidak, sebab baik buruknya berbagai adonan program-program pemerintahan bila tidak didukung secara total oleh aparatur kelurahan dalam menjual panggang geleng pemerintahan, bisa jadi tumpeng yang telah dirancang sedemikian rupa tak punya aroma yang mampu memberi citra positif terhadap status keberadaan dan apa guna pemerintahan itu sendiri.

Mari sama-sama kita perhatikan, teller mana, cutumer service mana atau ujung tombak sebuah badan hukum mana yang bibir institusinya diperlakukan seperti ini? atau apa mungkin orang-orang yang menganggap aparat kelurahan adalah aparat buangan itu adalah aparat bungan yang sebenar-benarnya buangan dan memang yang semestinya dibuang? atau mungkin juga kita-kita sudah lupa akan arti penting sebuah pemerintahan kelurahan itu dalam tatanan suatu pemerintahan?

Ini masalah suksesi program-program pemerintahan! ini masalah citra diri pemerintahan yang tersentuh langsung dengan objek berbagai program dan kebijakan pemerintahan!

Kelurahan itu agaknya menurut saya semacam anak yang ditirikan namun dia yang memperjuangkan kebenaran pemerintahan. Sungguh aneh memang tetapi itulah yang telah saya perhatikan dan bahkan yang pernah saya rasakan. Padahal, Kelurahan merupakan instansi paling strategis dalam upaya pemberdayaan dan transpormasi sosial mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Efek ungkapan di atas juga mampu berimbas pada produktifitas hingga optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pernah suatu ketika terjadi semacam mutasi vertikal Horijontal di Lingkungan Pemda Kota Sibolga. Salah seorang PNS yang dulunya pemangku jabatan dan berada di jenjang instansi vertikal level atas di Kota Sibolga merasa terpukul ketika dia termasuk kedalam deretan nama-nama yang ikut diremajakan ke tingkat kelurahan. Alhasil yang terjadi adalah kemerosotan kinerja, jumlah tanda silang absensi kehadiran yang tak disangka-sangka hingga terjadi semacam stres internal pribadi menurut saya. Hal ini bisa jadi adalah efek dari membatunya pendapat bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan sebagaimana judul tulisan ini.

Saya percaya pasti sebahagian besar dari kita banyak yang tidak suka bertugas di tingkat kelurahan. Ungkapan aparat kelurahan adalah aparat buangan sepertinya bisa saya iakan.

Saya adalah salah seorang alumni dari SKPD Kelurahan Simare-Mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga di bawah kepemimpinan Ibu Zubaidah Silitonga. Dia orangnya baik dan teman-teman sekantor saya itu orangnya juga baik-baik serta mampu bekerja sebagai sebuah Tim Work Kelurahan Simare-Mare.

Namun, ketika hari-hari saya tapaki di Kelurahan Simare-Mare, jenuh rasanya melihat kondisi peralatan kantor yang sebahagian besar kupak-kapik ditelan rayap. Sehubungan dengan itu, saya berpikir, bagaimana sebuah ujung tombak pemerintahan suatu daerah mampu melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan aparat pemerintahan, sedangkan kantor kelurahan nan peralatannya kupak-kapik dan serba kurang disana-sini serta nominal aparatus yang minim itu mampu memberi pelayanan yang kurang lebih mampu memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan? entah-entah jadi aparaturnya yang malah minta tolong kepada masyarakat yang punya urusan untuk sekedar biaya cetak, foto chopy dan ongkos becak. ini kan lucu?

Oleh karena itu muncullah inisiatif untuk mengusulkan pengadaan peralatan kantor baik itu meja, kursi, penambahan serta perbaikan unit komputer yang acap kali mengalami kerusakan kepada Satuan Kerja yang punya andil di tingkat atas. Alhasil, setelah surat yang pertama dan yang kedua dilayangkan, ternyata pertolongan tak kunjung datang juga, hingga lurah pun sudah pernah turun tangan mempertanyakan status pengabulan permohonan pengadaan barang yang telah berulang kali di ajukan, padahal itu kan berguna sebagai sarana untuk optimalisasi pelayanan masyarakat.

Menurut pantauan terakhir yang saya lakukan, hingga saat ini pengajual pengadaan barang yang telah diusulkan itu tak kunjung jua di restui, malah beragam barang kantor yang tak refresentatif dengan kebutuhan kantor saat itu yang justeru dikabulkan.

Sekarang saya telah berada di Bagian Humasy Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan cukup merasakan betapa susahnya Kelurahan dalam mencuri perhatian Daerah dalam rangka menjalankan peranan aparatur kelurahan yang lebih baik, sungguh betapa pendapat yang menegaskan bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan, bisa jadi dapat di maklumi, hal ini dapat di lihat dari rentang perhatian yang agak terisolir dari pimpinan, ketersediaan peralatan yang sungguh memprihatinkan dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin jadi pemicu ketidaksukaan para abdi negara bekerja di SKPD bernama Kelurahan.

Apakah Aparat Kelurahan adalah Aparat Buangan itu nyata atau tidak? jawabannya ada ditangan kita.

Walau mereka ujung tombak...
Namun mereka ujung tombak yang ditirikan...
Walau mereka citra suatu pemda...
Namun kebanyakan dari kita tanggung-tanggung memberi citra positif buat dirinya...

Hidup PNS dan Kelurahan-Kelurahanku....!!!
Hidup Sibolgaku...!!! Hidup Indonesiaku!!!

2 komentar:

Nyante Aza Lae mengatakan...

Anda jangan pesimis dunk!!! Anggapan yg mengatakan bahwa aparat kelurahan adalah aparat buangan adalah sesuatu yg SANGAT TIDAK BERALASAN! Kita ini hidup bagaikan suatu sistem, apabila salah satu sub sistem terganggu, maka akan terganggu pula sistem itu! Teruslah berjuang...tunjukkan dedikasi, prestasi dan loyalitas kita sebagai Abdi Praja, Abdi Negara yang baik...tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu!

Dedy Iskandar Batubara mengatakan...

Terima kasih atas komentar yang bapak berikan, tetapi jujurlah sedikit, mungkin bapak sebenarnya sudah tau akan kebobrokan ini, saya mengerti dan paham bahwa diantara kita pasti punya alasan sendiri-sendiri dan mencoba untuk memberi respon positif atau negatif tentang citra SKPD bernama kelurahan itu. justru saya punya alasan sekaligus harapan yang menurut saya baik sehingga saya berani mengutarakannya ke depan publik terutama rakyat kota sibolga.

Pak, sekali lagi coba jujur dan berbicara dari hati kecil bapak sendiri, pegawai mana sih yang nggak gerah dan terasa di kucilkan bila mana setiap terjadi mutasi kepegawaian ke tingkat kelurahan di kata-katai pake istilah buangan. "Woi...!si anu dicampakkan ke kelurahan tu..., si anu di buang ka kelurahan inun" namun coba kalau di mutasi ke tingkat SKPD level atas " Wah.. si anu sudah naik jenjang ya ke kantor arsip daerah, wah si anu ala ka kantor walikota dah?!".

Ditambah lagi ketika berurusan dengan ketersediaan fasilitas kantor yang sebahagian besar betapa memprihatinkan. sudah diusulkan, tetapi hari demi hari, pertolongan dalam bentuk pengajuan pengadaan barang perlengkapan kantor tak kunjung jua diberikan. sementara kantor lain di tingkat kecamatan dan kantor-kantor level atas lainnya yang nota bene sudah cukup bahkan berlebihan malah didahulukan, padahal kan kelurahan sebagai barisan terdepan alias ujung tombak pemerintahan yang langsung melayani masyarakat malah kurang diperhatikan. hal ini lah yang mungkin jadi pemicu para aparat apalagi yang punya kompetensi dalam melaksanakan tugas enggan bekerja di kelurahan dan senantiasa mau tak mau Pegawai yang punya catatan kurang ditingkat SKPD atas harus menerima dan rela diremajakan ke tingkat paling bawah dalam sistem suatu pemerintahan di Indonesia ini. dari sini mungkin kita bisa beri tafsiran bahwa setiap PNS yang di tempatkan di Kelurahan itu terlebih yang secara sengaja dimutasikan adalah PNS buangan. Saya tidak terima!!!

mudah-mudahan kita sama-sama mengerti.

Counter